Mahasiswa Demo di Kantor DPRD Bukittinggi,Dari 100 Tahun Jam Gadang Hingga Kritik Pedas Ke Istana

Bukittinggi,(CNPost)_,Riuh suara pengeras, kibaran bendera organisasi mahasiswa, dan deretan poster kritik mewarnai halaman depan DPRD Kota Bukittinggi, Senin (15/6/2026).

Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi bersama organisasi kepemudaan turun ke jalan membawa sederet tuntutan yang menyasar langsung kebijakan pemerintah pusat.

Aksi yang berlangsung sejak siang hari itu tidak hanya menyoroti persoalan ekonomi nasional, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga revisi regulasi, tetapi juga menyentil pelaksanaan peringatan 100 Tahun Jam Gadang yang tengah berlangsung di Kota Bukittinggi.

Di tengah orasi yang bergema, Presiden Mahasiswa UIN Bukittinggi, Keni, dan Koordinator Lapangan BEM UIN Bukittinggi, Aldo Matondang, menyoroti minimnya keterlibatan mahasiswa dalam agenda besar yang menjadi kebanggaan kota tersebut.

"Mahasiswa adalah agen perubahan,” tegas Aldo di hadapan massa aksi. Pernyataan itu menjadi simbol kekecewaan sekaligus kritik terhadap pola pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan publik yang dinilai belum sepenuhnya memberi ruang kepada kalangan akademisi dan generasi muda.

Namun, isu lokal itu hanya menjadi pembuka. Gelombang kritik yang lebih besar diarahkan kepada pemerintah pusat. Dalam orasinya, mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan sementara dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih. Mereka menilai program-program tersebut perlu dikaji ulang agar penggunaan anggaran negara benar-benar efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, massa juga menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri), menolak militerisasi di ruang sipil, serta meminta pemerintah mengambil langkah konkret menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang belakangan menjadi sorotan publik.

Tidak hanya itu, isu pendidikan dan energi turut menjadi perhatian. Mahasiswa menuntut hak pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia serta meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan yang berdampak pada kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok masyarakat.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan secara terbuka, massa aksi mengajukan lima tuntutan utama:

1.Stabilisasi nilai tukar rupiah melalui penghentian pemborosan APBN dan evaluasi program-program populis seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.

2.Menurunkan harga BBM dan bahan pokok.

3.Mendesak Presiden Prabowo beserta jajaran pemerintah untuk mengakui dan mengevaluasi berbagai kebijakan yang dinilai gagal menjawab persoalan rakyat.

4.Membatalkan RUU Polri.

5.Menghentikan militerisasi dalam ranah sipil dan menegakkan supremasi sipil.

Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Zulhamdi Nova Chandra, IB Dt. Nagari Labiah, bersama Ketua Komisi II DPRD Bukittinggi, Amrizal. Segala macam persoalan di pemerintahan kami siap bertanggung jawab. Dalam setiap pembahasan kami terus mengikuti dan mengawasi perkembangan yang ada,” ujarnya.